Bebas Sampah ID

Rp 137 Miliar untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung

Media: http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/02/15/rp-137-miliar-untuk-pengelolaan-sampah-kota-bandung-393621 | 19 Juli 2017


BANDUNG, (PR).- Pemerintah Kota Bandung memastikan menganggarkan dana tambahan Rp 12 miliar dalam APBD 2017 ini. Dana tambahan ini muncul akibat kenaikan tipping fee TPA Sarimukti dari Rp 29.000 per ton menjadi Rp 50.000 per ton. Dana tambahan untuk tipping fee selama setahun ke depan ini awalnya luput dialokasikan dalam pembahasan rancangan APBD 2017 antara Pemkot dan DPRD Kota Bandung. Alokasi anggaran masih bisa disusulkan belakangan.

"Dana tambahan itu sudah teratasi. Tidak ada masalah. Sudah disepakati juga oleh Badan Anggaran DPRD," kata Sekretaris Kota Bandung Yossi Irianto.

Anggaran tambahan Rp 12 miliar bakal masuk ke pos dinas baru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Dana ini melengkapi dana pengelolaan sampah yang diplot sebesar Rp 125 miliar. Hitung-hitungan dana didasarkan pada data produksi sampah di Kota Bandung yang sudah mencapai 1.600 ton per harinya.

Penambahan dana tipping fee muncul akibat kebijakan perpanjangan penggunaan TPA SArimukti sebagai TPA regional empat daerah di Bandung Raya. Keputusan diambil karena TPA Legoknangka belum bakal beroperasi dalam dua tahun ke depan.

Terkait pembangunan TPA Legoknangka, Yossi menyatakan bahwa Pemkot sepenuhnya mendukung kebijakan Pemprov Jabar. Bandung berkepentingan dalam proyek ini karena kota ini merupakan penghasil sampah terbesar di kawasan Bandung Raya, namun pada saat bersamaan tidak memiliki lahan cukup luas untuk membuangnya.

Menurut Yossi, Pemkot Bandung bakal berjuang mendapatkan jatah maksimal di TPA Legoknangka nantinya. Dengan volume produksi sampah mencapai 1.600 ton per hari, Yossi menilai jatah volume 1.200 ton per hari, jumlah yang sama dengan volume sampah yang sekarang dikirim ke Sarimukti, tidak cukup lagi.

"Kalau hanya 1.200, kita masih punya persoalan ini. Kita kemanakan yang 400 ton? Di sinilah kepentingan Pemkot Bandung. Kita mau pembangunan TPA memberi jawaban atas persoalan ini," tuturnya.

Setelah menuntaskan persoalan kekurangan anggaran terkait tipping fee, Pemkot sekarang tengah mencari rumusan skema final penyerahan dana pengelolaan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ke PD Kebersihan. Belum ada kata final untuk permasalahan ini. Padahal, kemampuan keuangan PD Kebersihan terus menipis.

Direktur Utama PD Kebersihan Deni Nurdyana menyatakan, kemampuan PD Kebersihan untuk bertahan sangat terbatas. Kemampuan keuangan mereka hanya sanggup menopang operasional pengangkutan sampah hingga akhir Februari 2017 ini. Pada awal Maret 2017, mereka bakal kesulitan memenuhi kewajiban menggaji ribuan karyawan.

"Kami harap skema ini segera diputuskan secepatnya, apakah swakelola atau apa. PD Kebersihan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dana cadangan kami hanya cukup untuk menopang operasional selama dua bulan pertama tahun 2017 ini,” tutur Deni.

Mekanisme swakelola atau penunjukan langsung merupakan pilihan paling realistis bagi Pemkot. Skema tender bakal membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sampai pada penandatanganan kerja sama dengan pemenang. Lagipula, belum tentu PD Kebersihan bakal memang tender.

"Kami sadar, semua pihak saat ini sangat berhati-hati karena tidak ingin nantinya bermasalah secara administratif atau bahkan secara hukum. Namun, kami berharap agar solusi bisa secepatnya. Keadaan sudah mendesak," katanya.***